2026-02-05

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai biaya logistik nasional yang masih tinggi menjadi tantangan struktural yang terus membebani daya saing industri. Salah satu indikator utamanya adalah porsi biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih berada di kisaran 14,29% pada 2023, jauh di atas negara-negara pesaing di kawasan. Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto, menyampaikan, persoalan tingginya biaya logistik tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dipahami secara menyeluruh dari hulu ke hilir rantai pasok, termasuk aspek perpajakan yang melekat di setiap tahapan transportasi. “Kalau kita sepakat pemerintah ingin membuat daya saing Indonesia dengan menurunkan biaya logistik, itu harus dilihat secara holistik, secara rantai pasok. Karena transportasi itu mulai dari first mile, yaitu raw material, kemudian mid mile sampai distribusi ke seluruh Indonesia, dan last mile sampai ke konsumennya. Itu semua mengandung transportasi, dan itu semua mengandung pajak,” ujar Mahendra usai agenda Industri & Media Gathering ALI: Outlook Industri Logistik 2026, pada Kamis (5/2/2026). Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan paradoks tersendiri, terutama bagi perusahaan logistik terintegrasi yang menangani proses dari hulu hingga hilir. Beban pajak yang muncul berlapis justru berpotensi membuat biaya logistik semakin mahal. Mahendra menegaskan, industri logistik membutuhkan insentif fiskal yang konkret dari pemerintah agar biaya logistik dapat ditekan dan menjadi lebih kompetitif. Insentif tersebut antara lain dapat berupa pengaturan pajak jasa logistik, seperti PPN yang bersifat final atau tarif pajak yang lebih rendah. “Kalau terkait insentif pajak sendiri, yang dibutuhkan seperti apa? Banyak kan, pajak dari jasa logistik itu PPN tentunya ada. Kalau bisa dibuat final, atau bahkan dikasih insentif 1%. Kemudian PPh, seperti itu,” ujarnya. Di sisi lain, ALI juga menaruh harapan besar pada peran pemerintah yang lebih terkoordinasi dalam mengelola sistem logistik nasional. Mahendra menilai, dibutuhkan satu lembaga yang memiliki kewenangan lintas sektor untuk melihat persoalan logistik secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pembelajaran penting bagi pemerintah dalam mengelola rantai pasok berskala nasional, mulai dari sourcing bahan baku hingga distribusi ke seluruh wilayah Indonesia. Ke depan, ALI juga mendorong pemerintah untuk mengukur ulang kinerja dan biaya logistik nasional terhadap PDB pada 2026, agar dampak perbaikan kebijakan dapat terpantau secara periodik. Selain insentif fiskal, ekspektasi industri terhadap pemerintah juga mencakup transformasi digital, perbaikan infrastruktur, serta harmonisasi regulasi yang berkelanjutan dan melampaui satu periode pemerintahan.    

👁️ 5 kali

2026-02-05

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto mengungkapkan beban biaya logistik nasional masih menjadi hambatan utama bagi daya saing ekonomi Indonesia di tahun 2026. Ia menyebutkan biaya logistik Indonesia saat ini menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih bertengger di angka 14,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Jika dikonversi dengan nilai tukar saat ini, angka itu mencapai lebih dari Rp3.000 triliun. Ini beban yang sangat besar bagi industri. Tanpa manajemen yang baik, ini hanya akan menjadi sunk cost yang membuat produk kita kalah saing di pasar global,” ujar Mahendra dalam pemaparan Outlook Logistics Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026. Mahendra menyoroti fluktuasi biaya logistik juga dipicu oleh ketegangan di Selat Hormuz, Timur Tengah. Eskalasi militer di wilayah tersebut berdampak langsung pada pasokan bahan baku industri dalam negeri. Selain itu, kebijakan tarif perdagangan internasional dan keterlibatan Indonesia dalam aliansi global baru turut menambah volatilitas rantai pasok. “Biasanya kita rilis Outlook di Januari, tapi kondisi global tahun ini sangat dinamis. Selat Hormuz adalah jalur urat nadi bahan baku kita. Begitu di sana terganggu, volatilitas harga di tingkat domestik tak terhindarkan,” kata dia, Meski dibayangi biaya tinggi lanjut dia, sektor transportasi dan pergudangan justru menunjukkan pertumbuhan impresif sebesar 8%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5%. Fenomena ini ditandai dengan maraknya pembangunan gudang-gudang modern bertingkat di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Mahendra meminta pemerintah lebih jeli dalam menerapkan kebijakan, terutama terkait penertiban truk Over Dimension Over Loading (ODOL). Mahendra menekankan, meski tujuannya baik, penerapan ODOL tanpa insentif fiskal atau solusi alternatif angkutan justru akan melambungkan biaya logistik lebih tinggi lagi. "Kuncinya adalah penataan rantai pasok yang matang. Jika kita ingin meniru China atau India sebagai basis manufaktur dunia, pemerintah harus fokus memberikan fasilitas dan insentif bagi penyedia jasa logistik agar beban biaya 14,9% itu bisa ditekan,” kata dia.   RI Ingin Turunkan Biaya Logistik Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menargetkan penurunan rasio biaya logistik nasional menjadi 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029 untuk meningkatkan daya saing dan menekan harga produk lokal agar lebih terjangkau di pasar domestik maupun global. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan efisiensi logistik menjadi salah satu kunci utama untuk memperkuat struktur biaya produksi nasional. “Kami tuh baru mau akan menargetkan dari 14,29 persen menjadi 12 persen di tahun 2029. Kemudian di 2045, kami baru mau akan (mengupayakan) menjadi 8 persen,” kata Iqbal Shoffan Shofwan di Tangerang, 4 November 2025 lalu, dikutip dari Antara. Ia menyampaikan penurunan bertahap hingga 8 persen pada 2045 tersebut juga akan diiringi dengan perbaikan infrastruktur, digitalisasi rantai pasok, dan sinergi antarinstansi. Iqbal menilai tantangan utama Indonesia terletak pada karakteristik geografis sebagai negara kepulauan dan perbedaan tingkat penggunaan teknologi produksi dibandingkan negara pesaing, seperti Vietnam dan India. ***    

👁️ 4 kali

2026-01-18

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan seluruh konektivitas jalan dan jembatan nasional di wilayah terdampak bencana Sumatera kini telah kembali fungsional sejak 15 Januari 2026 di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri PU, Dody Hanggodo menyatakan bahwa pemulihan akses ini merupakan hasil kerja cepat balai-balai teknis di daerah sejak hari pertama bencana terjadi. Fokus utama dalam fase tanggap darurat adalah menjamin kelancaran arus logistik, khususnya distribusi pangan, BBM, dan LPG. “Alhamdulillah, per hari ini sudah tidak ada lagi daerah yang benar-benar terisolasi. Seluruh jembatan nasional yang terdampak kini telah fungsional kembali, sehingga konektivitas antarwilayah utama di Sumatera telah tersambung,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (17/1/2026). Dody menjelaskan, Kementerian PU mengerahkan kekuatan penuh dengan menyalurkan 1.854 alat berat dan 467 sarana pendukung ke tiga provinsi tersebut. Setelah jalur utama pulih, fokus pengerjaan kini digeser untuk membuka akses ke tingkat kecamatan dan desa-desa yang masih terhambat. Hingga saat ini, Kementerian PU juga masih melakukan pembersihan di 105 lokasi kawasan bencana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 lokasi telah selesai ditangani, 63 lokasi dalam proses pengerjaan, dan 2 lokasi dalam tahap persiapan. Selain infrastruktur jalan, Kementerian PU juga mulai menyentuh fasilitas publik lainnya. Sebanyak 2 puskesmas di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tenggara dijadwalkan akan segera menjalani proses pembersihan dan relokasi guna memulihkan layanan kesehatan masyarakat. Untuk penanganan pengungsi, kementerian telah menyiapkan 1.209 unit hunian sementara (huntara) yang tersebar di wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan agar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal memiliki hunian yang lebih layak selama masa pemulihan. Dody menegaskan, koordinasi dengan BNPB, kementerian terkait, TNI/Polri, serta pemerintah daerah terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan aktivitas sosial ekonomi. Pihaknya menyadari data kerusakan infrastruktur daerah masih terus bertambah seiring terbukanya akses ke pelosok. “Kita upayakan hadir secepat mungkin di setiap titik bencana. Pendataan terus berjalan dan penanganan akan dilakukan secara bertahap untuk mendukung mobilitas masyarakat kembali normal,” pungkasnya.    

👁️ 74 kali