2026-04-15

Bisnis.com, JAKARTA — Ketergantungan tinggi terhadap transportasi darat masih menjadi faktor utama tingginya biaya logistik nasional, sekaligus menghambat target pemerintah menurunkan rasio biaya logistik terhadap produk domestik bruto menjadi 12,5% pada 2029. Struktur logistik Indonesia saat ini masih didominasi moda darat dalam distribusi barang. Kondisi ini membuat biaya transportasi menjadi komponen terbesar dalam total biaya logistik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, biaya transportasi mencapai 62% dari total biaya logistik nasional atau setara Rp1.721,8 triliun. Sementara itu, biaya pergudangan menyumbang 22% dan administrasi 16%. Dominasi tersebut turut berdampak pada tingginya biaya distribusi, terutama untuk jarak jauh dan volume besar. Selain itu, operasional angkutan darat juga menghadapi berbagai kendala, seperti kemacetan dan pembatasan operasional pada periode tertentu, termasuk Idulfitri. Kontribusi angkutan darat terhadap sistem logistik mencapai sekitar 30% dalam struktur tersebut, lebih tinggi dibandingkan dengan moda laut sebesar 12% dan udara 10%. Adapun moda lain seperti kereta api serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan masing-masing masih berada di kisaran 1%. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Mahendra Rianto mengakui dominasi angkutan darat dalam arus distribusi barang masih sulit dihindari. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan arah pembangunan infrastruktur yang selama ini lebih berfokus pada transportasi darat, terutama melalui pembangunan jalan tol. “Untuk penumpang iya, tetapi untuk logistik enggak. Kami malah dibebani biaya tol yang tinggi,” katanya ketika dihubungi, Selasa (14/4/2026). Ketergantungan pada moda darat juga berdampak pada tingginya konsumsi energi. Distribusi jarak jauh menggunakan truk meningkatkan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi dan menambah beban fiskal. Dalam konteks ini, penguatan angkutan laut dinilai menjadi salah satu opsi untuk menekan biaya sekaligus meningkatkan efisiensi energi. Mahendra menilai distribusi jarak jauh dapat dialihkan ke moda laut, baik melalui kontainer maupun kapal roll-on/roll-off (roro). Namun, ketiadaan regulasi yang jelas membuat pelaku usaha masih bergantung pada jalur darat. Dia menekankan perlunya kebijakan yang lebih tegas untuk mendorong peralihan moda, termasuk pengaturan distribusi jarak jauh dan realokasi subsidi energi. Menurutnya, subsidi bahan bakar akan lebih efektif jika diarahkan ke transportasi laut dibandingkan dengan kendaraan darat. “Kalau seribu truk naik kapal roro, yang bakar BBM hanya kapalnya,” lanjutnya. Di sisi lain, pengangkutan barang melalui moda laut menunjukkan tren peningkatan. Data BPS mencatat volume barang yang diangkut pada Januari–Desember 2025 mencapai 508,4 juta ton, naik 16,56% dibandingkan periode yang sama 2024. Capaian tersebut melampaui realisasi 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 320,64 juta ton dan 351 juta ton.   Integrasi Antarmoda Di tengah situasi ini, pemerintah mulai mendorong integrasi antarmoda sebagai bagian dari strategi efisiensi logistik. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud menegaskan pendekatan yang ditempuh bukan menggantikan moda darat, melainkan mengoptimalkan peran angkutan laut. “Kami tidak pakai istilah shifting, tetapi berbagi saja. Jadi di darat tetap ada, kemudian di laut kita gunakan juga,” ujarnya. Salah satu skema yang disiapkan adalah optimalisasi kapal roro, termasuk opsi pengangkutan tanpa kepala truk. Model ini memungkinkan badan truk diangkut melalui laut tanpa menyertakan kepala kendaraan. Namun, pemanfaatan moda laut juga menghadapi tantangan, terutama terkait kondisi cuaca dan gelombang yang dinamis. Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Kemenko Perekonomian Ekko Harjanto menilai integrasi antara darat dan laut menjadi kunci, mengingat karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan. “Caranya ya tentunya kita harus melakukan efisiensi di angkutan darat, artinya dengan cara mengintegrasikan antarmoda angkutan. Paling pas adalah mengintegrasikan antara angkutan darat dan laut,” tuturnya. Pemerintah saat ini tengah menyusun rancangan peraturan presiden tentang penguatan logistik nasional yang mencakup penguatan infrastruktur, integrasi layanan, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia. Namun, tanpa perubahan struktur yang lebih mendasar dan dukungan regulasi yang konkret, ketergantungan pada transportasi darat berisiko tetap menekan efisiensi logistik nasional.        

👁️ 2 kali

2026-04-13

LOGISTIKNEWS.ID- Dampak eskalasi perang di kawasan Timur Tengah saat ini, dikabarkan mengakibatkan melonjaknya  ongkos pengangkutan melalui angkutan laut (freight) dari dan ke kawasan itu. Bahkan aktivitas ekspor dari Indonesia ke Timur Tengah juga di tenggarai alami penurunan. Sekjen DPP Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) yang juga Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Logistik Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro, mengatakan, asosiasinya telah banyak menerima laporan perusahaan anggota GPEI yang kegiatan ekspornya terimbas eskalasi perang tersebut. “Selain aktivitas ekspor menurun, freigt juga naik, lantaran jarak tempuh bertambah atau mengambil rute lebih jauh. Tetapi dalam hal ini kita sebagai pebisnis gak bisa berbuat apa-apa, karena ini merupakan kondisi geopolitil dan perekonomian global,” ujar Toto, melalui keterangan resminya kepada Logistiknews.id, pada Senin (13/4/2026). Untuk mengurangi inefisiensi biaya logistik akibat eskalasi perang di Timur Temgah tersebut, Toto mendesak agar layanan logistik di dalam negeri di efisiensikan, seperti halnya di pelabuhan maupun fasilitas depo kontainer empty di luar pelabuhan. Toto mengungkapkan, Depo empty agar melayani 24/7 khususnya di Belawan Sumut, yang saat ini hanya beroperasi hanya sampai jam 17.00 waktu setempat. Selain itu, tarif lift on dan lift off (Lo-Lo) agar dipangkas, yang selesihnya hampir lebih mahal Rp 300 ribu/ bok ketimbang tarif Lo-Lo di dalam pelabuhan. “Kalau ada pemangkasan tarif Lo-Lo di depo empty akan ada efisoens triliunan rupiah pertahun dengan asumsi kontener yang dilayani di depo mencapai 12 juta bok/tahun,” ungkapnya. Toto mengatakan, Depalindo maupun GPEI telah melaporkan masalah in- efisiensi logistik di dalam negeri ini kepada Ombudsman RI. “Termasuk soal perizinan depo yang dikeluarkan oleh dishub setempat, maupun izin amdal-nya perlu di evaluasi agar aktivitas di depo tidak terus-menerus macet,” ujarnya.   Menekan Ekspor, Industri, & Tenaga Kerja Sementara itu, Pemerhati Maritim dan Kepelabuhanan, Bambang Sabekti mengungkapkan, perang di Timur Tengah telah mengganggu jalur utama perdagangan global, terutama di Laut Merah dan Terusan Suez. Arus logistik Asia–Eropa tidak lagi berjalan normal. “Kapal harus mengambil rute yang lebih panjang, biaya angkut melonjak, dan waktu pengiriman menjadi tidak pasti. Dalam beberapa kasus, arus perdagangan bahkan berputar melalui jaringan global yang lebih kompleks, termasuk melibatkan Amerika,” ujar Bambang kepada Logistiknews.id pada Senin (13/4/2026). Dia mengungkapkan, bahwa dampak langsung terlihat pada kegiatan ekspor. Pasalnya, sejumlah perusahaan pelayaran menghentikan sementara booking kargo ekspor ke kawasan Timur Tengah sebagai langkah mitigasi risiko. Menuurut Bambang, situasi ini bukan hanya meningkatkan biaya, tetapi juga dalam beberapa kasus menutup akses ke pasar tujuan. “Imbasnya, eksportir Indonesia kini menghadapi tekanan nyata, baik dari sisi harga maupun kepastian pengiriman,” ucap Bambang. Disisi lain, imbuhnya, lonjakan biaya logistik dan ketidakpastian jadwal membuat daya saing produk Indonesia melemah. Industri manufaktur seperti tekstil, garmen, dan furnitur menjadi yang paling terdampak karena margin yang tipis dan ketergantungan tinggi pada pasar ekspor. Bambang menyebutkan, dalam kondisi seperti ini, pembeli cenderung beralih ke pemasok yang lebih dekat dan memiliki kepastian suplai yang lebih baik. Tekanan tersebut merambat ke sektor industri dalam negeri. Ketegangan di kawasan seperti Selat Hormuz mendorong kenaikan harga energi sehingga biaya produksi ikut meningkat. “Di saat yang sama, gangguan rantai pasok menyebabkan keterlambatan bahan baku dan ketidakpastian ketersediaan. Industri menghadapi tekanan ganda: biaya naik, sementara permintaan tidak cukup kuat untuk menopang,” ungkap Bambang. Dalam situasi ini, kata dia, efisiensi menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Pada industri padat karya, langkah efisiensi hampir selalu diikuti penyesuaian tenaga kerja. Karenanya, pengurangan lembur, penyesuaian jam kerja, hingga tidak diperpanjangnya kontrak menjadi langkah awal. Jika tekanan terus berlanjut, risiko pemutusan hubungan kerja akan semakin besar. “Perang di Timur Tengah kini secara langsung menekan ekspor, industri, dan tenaga kerja Indonesia,” papar Bambang. Hal senada dikemukakan Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto, terkait imbas aktivitas logistik akibat eskalasi perang Timur Tengah saat ini. “Kalau untuk yang jalur internasional terganggu, termasuk untuk angkutan laut dan udara,”ujarnya, kepada Logistiknews.id pada Senin (13/4/2026). Namun, kata Mahendra, kalau yang rute domestik selama harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik maka masih aman dengan catatan ketersediaan di SPBU-SPBU di seluruh jalur logistik tersedia.[am]    

👁️ 16 kali

2026-01-18

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan seluruh konektivitas jalan dan jembatan nasional di wilayah terdampak bencana Sumatera kini telah kembali fungsional sejak 15 Januari 2026 di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri PU, Dody Hanggodo menyatakan bahwa pemulihan akses ini merupakan hasil kerja cepat balai-balai teknis di daerah sejak hari pertama bencana terjadi. Fokus utama dalam fase tanggap darurat adalah menjamin kelancaran arus logistik, khususnya distribusi pangan, BBM, dan LPG. “Alhamdulillah, per hari ini sudah tidak ada lagi daerah yang benar-benar terisolasi. Seluruh jembatan nasional yang terdampak kini telah fungsional kembali, sehingga konektivitas antarwilayah utama di Sumatera telah tersambung,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (17/1/2026). Dody menjelaskan, Kementerian PU mengerahkan kekuatan penuh dengan menyalurkan 1.854 alat berat dan 467 sarana pendukung ke tiga provinsi tersebut. Setelah jalur utama pulih, fokus pengerjaan kini digeser untuk membuka akses ke tingkat kecamatan dan desa-desa yang masih terhambat. Hingga saat ini, Kementerian PU juga masih melakukan pembersihan di 105 lokasi kawasan bencana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 lokasi telah selesai ditangani, 63 lokasi dalam proses pengerjaan, dan 2 lokasi dalam tahap persiapan. Selain infrastruktur jalan, Kementerian PU juga mulai menyentuh fasilitas publik lainnya. Sebanyak 2 puskesmas di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tenggara dijadwalkan akan segera menjalani proses pembersihan dan relokasi guna memulihkan layanan kesehatan masyarakat. Untuk penanganan pengungsi, kementerian telah menyiapkan 1.209 unit hunian sementara (huntara) yang tersebar di wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan agar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal memiliki hunian yang lebih layak selama masa pemulihan. Dody menegaskan, koordinasi dengan BNPB, kementerian terkait, TNI/Polri, serta pemerintah daerah terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan aktivitas sosial ekonomi. Pihaknya menyadari data kerusakan infrastruktur daerah masih terus bertambah seiring terbukanya akses ke pelosok. “Kita upayakan hadir secepat mungkin di setiap titik bencana. Pendataan terus berjalan dan penanganan akan dilakukan secara bertahap untuk mendukung mobilitas masyarakat kembali normal,” pungkasnya.    

👁️ 106 kali