2026-04-13

LOGISTIKNEWS.ID- Dampak eskalasi perang di kawasan Timur Tengah saat ini, dikabarkan mengakibatkan melonjaknya  ongkos pengangkutan melalui angkutan laut (freight) dari dan ke kawasan itu. Bahkan aktivitas ekspor dari Indonesia ke Timur Tengah juga di tenggarai alami penurunan. Sekjen DPP Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) yang juga Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Logistik Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro, mengatakan, asosiasinya telah banyak menerima laporan perusahaan anggota GPEI yang kegiatan ekspornya terimbas eskalasi perang tersebut. “Selain aktivitas ekspor menurun, freigt juga naik, lantaran jarak tempuh bertambah atau mengambil rute lebih jauh. Tetapi dalam hal ini kita sebagai pebisnis gak bisa berbuat apa-apa, karena ini merupakan kondisi geopolitil dan perekonomian global,” ujar Toto, melalui keterangan resminya kepada Logistiknews.id, pada Senin (13/4/2026). Untuk mengurangi inefisiensi biaya logistik akibat eskalasi perang di Timur Temgah tersebut, Toto mendesak agar layanan logistik di dalam negeri di efisiensikan, seperti halnya di pelabuhan maupun fasilitas depo kontainer empty di luar pelabuhan. Toto mengungkapkan, Depo empty agar melayani 24/7 khususnya di Belawan Sumut, yang saat ini hanya beroperasi hanya sampai jam 17.00 waktu setempat. Selain itu, tarif lift on dan lift off (Lo-Lo) agar dipangkas, yang selesihnya hampir lebih mahal Rp 300 ribu/ bok ketimbang tarif Lo-Lo di dalam pelabuhan. “Kalau ada pemangkasan tarif Lo-Lo di depo empty akan ada efisoens triliunan rupiah pertahun dengan asumsi kontener yang dilayani di depo mencapai 12 juta bok/tahun,” ungkapnya. Toto mengatakan, Depalindo maupun GPEI telah melaporkan masalah in- efisiensi logistik di dalam negeri ini kepada Ombudsman RI. “Termasuk soal perizinan depo yang dikeluarkan oleh dishub setempat, maupun izin amdal-nya perlu di evaluasi agar aktivitas di depo tidak terus-menerus macet,” ujarnya.   Menekan Ekspor, Industri, & Tenaga Kerja Sementara itu, Pemerhati Maritim dan Kepelabuhanan, Bambang Sabekti mengungkapkan, perang di Timur Tengah telah mengganggu jalur utama perdagangan global, terutama di Laut Merah dan Terusan Suez. Arus logistik Asia–Eropa tidak lagi berjalan normal. “Kapal harus mengambil rute yang lebih panjang, biaya angkut melonjak, dan waktu pengiriman menjadi tidak pasti. Dalam beberapa kasus, arus perdagangan bahkan berputar melalui jaringan global yang lebih kompleks, termasuk melibatkan Amerika,” ujar Bambang kepada Logistiknews.id pada Senin (13/4/2026). Dia mengungkapkan, bahwa dampak langsung terlihat pada kegiatan ekspor. Pasalnya, sejumlah perusahaan pelayaran menghentikan sementara booking kargo ekspor ke kawasan Timur Tengah sebagai langkah mitigasi risiko. Menuurut Bambang, situasi ini bukan hanya meningkatkan biaya, tetapi juga dalam beberapa kasus menutup akses ke pasar tujuan. “Imbasnya, eksportir Indonesia kini menghadapi tekanan nyata, baik dari sisi harga maupun kepastian pengiriman,” ucap Bambang. Disisi lain, imbuhnya, lonjakan biaya logistik dan ketidakpastian jadwal membuat daya saing produk Indonesia melemah. Industri manufaktur seperti tekstil, garmen, dan furnitur menjadi yang paling terdampak karena margin yang tipis dan ketergantungan tinggi pada pasar ekspor. Bambang menyebutkan, dalam kondisi seperti ini, pembeli cenderung beralih ke pemasok yang lebih dekat dan memiliki kepastian suplai yang lebih baik. Tekanan tersebut merambat ke sektor industri dalam negeri. Ketegangan di kawasan seperti Selat Hormuz mendorong kenaikan harga energi sehingga biaya produksi ikut meningkat. “Di saat yang sama, gangguan rantai pasok menyebabkan keterlambatan bahan baku dan ketidakpastian ketersediaan. Industri menghadapi tekanan ganda: biaya naik, sementara permintaan tidak cukup kuat untuk menopang,” ungkap Bambang. Dalam situasi ini, kata dia, efisiensi menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Pada industri padat karya, langkah efisiensi hampir selalu diikuti penyesuaian tenaga kerja. Karenanya, pengurangan lembur, penyesuaian jam kerja, hingga tidak diperpanjangnya kontrak menjadi langkah awal. Jika tekanan terus berlanjut, risiko pemutusan hubungan kerja akan semakin besar. “Perang di Timur Tengah kini secara langsung menekan ekspor, industri, dan tenaga kerja Indonesia,” papar Bambang. Hal senada dikemukakan Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto, terkait imbas aktivitas logistik akibat eskalasi perang Timur Tengah saat ini. “Kalau untuk yang jalur internasional terganggu, termasuk untuk angkutan laut dan udara,”ujarnya, kepada Logistiknews.id pada Senin (13/4/2026). Namun, kata Mahendra, kalau yang rute domestik selama harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik maka masih aman dengan catatan ketersediaan di SPBU-SPBU di seluruh jalur logistik tersedia.[am]    

👁️ 14 kali

2026-01-18

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan seluruh konektivitas jalan dan jembatan nasional di wilayah terdampak bencana Sumatera kini telah kembali fungsional sejak 15 Januari 2026 di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri PU, Dody Hanggodo menyatakan bahwa pemulihan akses ini merupakan hasil kerja cepat balai-balai teknis di daerah sejak hari pertama bencana terjadi. Fokus utama dalam fase tanggap darurat adalah menjamin kelancaran arus logistik, khususnya distribusi pangan, BBM, dan LPG. “Alhamdulillah, per hari ini sudah tidak ada lagi daerah yang benar-benar terisolasi. Seluruh jembatan nasional yang terdampak kini telah fungsional kembali, sehingga konektivitas antarwilayah utama di Sumatera telah tersambung,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (17/1/2026). Dody menjelaskan, Kementerian PU mengerahkan kekuatan penuh dengan menyalurkan 1.854 alat berat dan 467 sarana pendukung ke tiga provinsi tersebut. Setelah jalur utama pulih, fokus pengerjaan kini digeser untuk membuka akses ke tingkat kecamatan dan desa-desa yang masih terhambat. Hingga saat ini, Kementerian PU juga masih melakukan pembersihan di 105 lokasi kawasan bencana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 lokasi telah selesai ditangani, 63 lokasi dalam proses pengerjaan, dan 2 lokasi dalam tahap persiapan. Selain infrastruktur jalan, Kementerian PU juga mulai menyentuh fasilitas publik lainnya. Sebanyak 2 puskesmas di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tenggara dijadwalkan akan segera menjalani proses pembersihan dan relokasi guna memulihkan layanan kesehatan masyarakat. Untuk penanganan pengungsi, kementerian telah menyiapkan 1.209 unit hunian sementara (huntara) yang tersebar di wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan agar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal memiliki hunian yang lebih layak selama masa pemulihan. Dody menegaskan, koordinasi dengan BNPB, kementerian terkait, TNI/Polri, serta pemerintah daerah terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan aktivitas sosial ekonomi. Pihaknya menyadari data kerusakan infrastruktur daerah masih terus bertambah seiring terbukanya akses ke pelosok. “Kita upayakan hadir secepat mungkin di setiap titik bencana. Pendataan terus berjalan dan penanganan akan dilakukan secara bertahap untuk mendukung mobilitas masyarakat kembali normal,” pungkasnya.    

👁️ 105 kali

2026-01-13

Bisnis.com, JAKARTA — Pos Indonesia bersama dengan perusahaan pos lainnya di Asia Tenggara mendorong inisiatif tarif tunggal (single tarif) pengiriman pos di kawasan Asia Tenggara sebagai langkah strategis untuk memperkuat integrasi logistik regional. Inisiatif tersebut menjadi salah satu fokus utama yang dibahas dalam 31st ASEAN Post Business Meeting (APBM XXXI). Melalui skema tarif tunggal, jaringan pos ASEAN diharapkan mampu menawarkan layanan pengiriman lintas negara yang lebih sederhana, transparan, dan terjangkau terutama bagi pelaku UMKM yang ingin memperluas pasar ke negara-negara tetangga. Direktur Business Development Pos Indonesia, Prasabri Pesti mengatakan jaringan pos diharapkan dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam pengiriman barang di kawasan ASEAN. Hadirnya tarif tunggal, akan membuat biaya yang dihadirkan lebih transparan. “Kami ingin saat orang berpikir tentang mengirim barang di Asia Tenggara, pikiran pertama mereka adalah jaringan pos adalah pilihan yang paling terjangkau dan mudah,” ujar Prasabri dikutip Selasa (13/1/2026). Selain inisiatif tarif tunggal, Pos Indonesia juga menyoroti dua agenda penting lainnya, yakni Dominasi Marketplace Lintas Batas (Cross-Border) dan Kepastian Pengiriman melalui Delivered Duty Unpaid (DDU) dan Delivered Duty Paid (DDP). Prasabri menekankan bahwa kondisi perdagangan saat ini yang tidak lagi mengenal batas negara. Melalui penguatan layanan pengiriman lintas negara. Pengalaman pelanggan menjadi faktor utama, mulai dari kecepatan pengiriman, transparansi pelacakan, hingga kepastian barang sampai ke tujuan. Karena itu, Pos Indonesia mendorong penguatan peran ASEANPOST sebagai mitra strategis bagi pelaku UMKM agar dapat menjangkau pasar negara-negara tetangga dengan biaya pengiriman yang tetap terjangkau. Selain itu, peningkatan kepercayaan pelanggan juga didorong melalui penerapan skema pengiriman DDU dan DDP. Melalui sistem ini, biaya serta proses kepabeanan dapat diketahui secara jelas sejak awal, sehingga pelanggan tidak lagi menghadapi biaya tambahan yang tidak terduga saat paket diterima. Transparansi tersebut dinilai penting untuk menciptakan pengalaman pengiriman lintas negara yang lebih pasti dan nyaman. Menurut Prasabri, APBM menjadi wadah bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menyelaraskan arah pengembangan layanan pos, berbagi praktik operasional terbaik, serta memperkuat ASEANPOST sebagai platform bersama guna meningkatkan daya saing regional. Sebagai tuan rumah, Pos Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong kesepakatan yang tidak berhenti pada wacana. Hasil APBM XXXI diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan oleh masing-masing negara anggota.​ "ASEANPOST akan menjadi paling kuat ketika solidaritas regional dibarengi dengan kemajuan operasional yang nyata. APBM 31 adalah peluang kita untuk menjadikan pos sebagai platform regional yang unggul secara komersial," tutup Prasabri. (Nur Amalina)    

👁️ 86 kali