Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan penerapan zero over dimension over loading (ODOL) kendaraan angkutan barang diambil bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

“Kami sepakat bahwa pelaksanaan atau penerapan zero ODOL akan segera kami laksanakan tanpa tahapan lagi,” katanya seusai bertemu Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (19/2).

Dudy menyampaikan apresiasi kepada Kemenperin yang telah sepakat untuk melaksanakan zero ODOL di jalan raya.

Dia menuturkan kebijakan itu siap diterapkan berdasarkan tindak lanjut dari keluhan masyarakat terkait dengan truk yang bermuatan lebih.

“Ini adalah wujud dari komitmen kami dari Kemenperin dan Kemenhub untuk memberikan layanan, bukan layanan sebenarnya, tapi menjamin keselamatan transportasi khususnya transportasi darat,” ujarnya.

Untuk pelaksanaan, Dudy menuturkan Kemenhub dan Kemenperin bakal bekerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lain yang berkaitan dengan penerapan zero ODOL.

“Pertimbangan-pertimbangan banyak, nanti akan susulkan. Tapi intinya, pelaksanaan dari zero ODOL segera dieksekusi dan akan segera di laksanakan,” kata Agus.

Koordinator Indonesia Toll Road Watch (ITRW) Deddy Herlambang mengatakan bahwa penerapan zero ODOL memang dianggap berat bagi sejumlah industri.

Alasannya, beberapa truk ODOL disinyalir membawa produk hasil pabrikan industri manufaktur maupun bawaan distributor.

Dia menyatakan beberapa pihak yang masih keberatan dengan penerapan zero ODOL karena alasan dapat memicu inflasi harga produk industri.

“Kalau Kemenperin masih keberatan dengan ODOL, konsekuensinya pemerintah harus memberikan subsidi bagi angkutan logistik, khususnya angkutan sembako itu wajib hukumnya untuk disubsidi supaya harga jual ke konsumen akhir terjangkau,” kata Deddy kepada Bisnis, belum lama ini.

BERULANG

Deddy menekankan bahwa truk ODOL tidak pernah lepas dari risiko keselamatan di jalan. Alasannnya, kecelakaan lalu lintas truk ODOL hampir terulang setiap hari.

Akan tetapi, dia menilai pihak yang selalu disalahkan hanya sopir truk, sementara pihak lain seperti pengusaha angkutan, pemilik barang, hingga pemerintah kerap abai atas keselamatan di jalan.

“Yang selalu jadi kambing hitam sopir dan sarana truknya yang remnya gagal, stakeholder lain tidak tersentuh padahal semuanya juga terlibat,” tuturnya.

Semestinya, Deddy menuturkan bahwa pemerintah tidak hanya membicarakan teknis penyebab kecelakaan seperti rem blong dan lainnya, karena pihak yang juga bermasalah di hulu.

Di samping itu, dia juga menjelaskan bahwa Indonesia telah krisis keselamatan di jalan raya.

Data Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia pada 2024 menunjukkan bahwa 4 orang tewas setiap 1 jam kecelakaan di jalan, belum terhitung korban luka berat/ringan baik cacat sementara atau cacat selamanya.

“Aspek keselamatan baik di Kemenhub dan Kementerian PU juga tidak biasa ditawar apapun dengan dalih efisiensi anggaran,” terangnya.

Sementara itu, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebutkan Presiden Prabowo harus turun tangan mengatasi permasalahan truk ODOL yang masih jadi isu utama dan sistematik.

Ketua Umum MTI Tory Darmantoro mengatakan bahwa sekelumit isu truk ODOL harus menjadi perhatian Presiden karena permasalahan ODOL disebut sangat kompleks.

“Ada sistem yang busuk dan terus menerus. Ini harus benar-benar Pak Presiden melihat keselamatan truk ODOL ini. Kalau memang benar-benar Pak Prabowo sayang sama rakyatnya,” kata Tory kepada Bisnis.

Tory juga berpendapat jika argument pengusaha memakai truk ODOL adalah kelancaran distribusi dan efektivitas merupakan alas an yang dibuat-buat.

“Kalau dari MTI itu alas an yang dibuat-buat, liat tetangga semua, Malaysia, Thailand, Vietnam itu tidak ada seperti itu [truk ODOL] tapi industrinya baik-baik saja. Ini industrinya [Indonesia] terlalu manja, tidak mau tahu, mau menang sendiri,” katanya.